Sukseskan Agenda Kaukus Pemekaran Tanah Morowali, Mei 2014 Bersama Bupati Caretaker Morut

Mari sukseskan agenda Kaukus Pemekaran Tanah Morowali, pada bulan Mei, 2014, bersama Bupati Caretaker Morowali Utara. Agenda ini mengundang kawan-kawan aliansi gerakan, elemen partai, elemen mahasiswa, elemen ormas, untuk menghadiri agenda lanjutan Kaukus Pemekaran di Kabupaten Morowali Utara. Demikian pengumuman ini dibuat, ttd Sekretaris Jenderal Kaukus: Hasbullah SIP, Ketua Departemen Hukum dan Advokasi: Andri Muhamad Sondeng, MPH


Senin, 03 Maret 2014

BETELEME Lebih Pantas Menjadi Ibu Kota Morowali Utara

Kabupaten Morowali Utara adalah daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2013, yang di dasarkan pada hak asal usul daerah  yang bersifat Swapraja “zelfbesturende landschappen”. Kabupaten Morowali Utara didirikan berdasarkan pertimbangan atas asal usul wilayah Swapraja Mori (zelfbesturende landschappen mori).



Sedangkan Tanah Morowali “Morowali Land” adalah daerah persiapan pemekaran Kabupatan Tanah Morowali sebagai eks-wilayah Swapraja Bungku “zelfbesturende landschappen bungku”, yang disebut sebagai Distrik Tokala “Tokala Districten”. Tanah Morowali adalah identitas yang diambil berdasarkan tempat asal cagar alam Morowali yang terletak di wilayah Ta’a-Wana. Suku Ta’a-Wana sendiri adalah penduduk pribumi yang mendiami wilayah Swapraja Bungku yang terletak di bagian paling utara Kabupaten Morowali.

Tokala Districten yang terletak di teluk Tolo “Golf van Tolo” sebagai bagian dari zelfbesturende landschappen bungkuberbatasan disebelah barat dengan wilayah Swapraja Mori,  disebelah utara berbatasan dengan Swapraja Todjo dan di sebelah timur berbatasan dengan Swapraja Banggai.


Tanah Morowali sebagai daerah yang dipersiapkan untuk membangun daerah otonom baru, di deklarasikan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, Tempat Gedung Mayapuria, Baturube, Kecamatan Bungku Utara. 

Penduduk yang mendiami wilayah  zelfbesturende landschappen mori terdiri dari 2 klaster yaitu penduduk pribumi Mori dan penduduk non-Mori (termasuk penduduk dari suku-suku yang berasal dari daerah lain).  Penduduk non-Mori atau sebutan orang asing adalah suku-suku yang berasal dari luar Mori yang tinggal menetap di wilayah Swapraja Mori terutama bermata pencaharian sebagai peramu dan pedagang “verzamelaars en handelaren”.

Dalam sejarah konstitusi NKRI (sepertihalnya UUD 1945 sebelum Amandemen, UUD 1950, Konstitusi RIS 1949), pengakuan terhadap semua daerah swapraja digunakan sebagai landasan terhadap pembentukan daerah otonom. Dasar pertimbangan ini masih digunakan hingga setelah lahirnya Amandemen UUD 1945.

Sebutan sebagai daerah Swapraja Mori zelfbesturende landschappen mori, oleh Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu dimulai setelah Perang Mori II berakhir, dengan penaklukan wilayah Kerajaan Mori “koninkrijk Mori” oleh Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda merubah sistem koninkrijk Mori” menjadi gouvernement gebeid dibawah kekuasaan gouvernement van celebes en onderhoorigheden. Dengan pengambil-alihan sistem pemerintahan oleh Belanda, maka wilayah kerajaan Mori berubah menjadi daerah swapraja “zelfbesturende landschappen mori”. Wilayah swapraja Mori dibagi kedalam 4 distrik utama yaitu Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo, Distrik Kangua dan Distrik Soyo (sebelum perubahan 1942).

Sedangkan penetapan distrik Petasia yang saat itu berpusat di Kolonodale adalah sebagai hasil restrukturisasi wilayah Swapraja Mori setelah tahun 1942 oleh Pemerintahan Hindia Belanda (1938-1942). Restrukturisasi ini dilakukan untuk meng-establish penuh pengaruh Belanda di wilayah pendudukan Mori. Setelah restrukturisasi wilayah Swapraja Mori, satu-satunya distrik yang masih bertahan (setelah penaklukan perang Mori II) yaitu Distrik Ngusambatu yang berpusat di Tinompo “Desa Tinompo saat ini”. Secara administratif, Desa Tinompo merupakan bagian dari Kecamatan Lembo yang berpusat di Beteleme sebagai Ibu Kota Kecamatan.

Jauh sebelum penaklukan oleh Belanda, semasa pengaruh kerajaan Luwu, terjadi pemindahan pusat pemerintahan dari Wawontuka ke daerah yang dikenal sebagai Petasia (pa’antoule) sebagai “Syarat yang Memaksa” kerajaan Mori.

Secara historis, peradaban kerajaan Mori sangat erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan sosial suku Mori di lembah yang dialiri oleh DAS Laa-Tambalako. Di wilayah inilah terdapat Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, dengan jarak tempuh hanya ±4 kilometer dari pusat Distrik Ngusumbatu. Hal inilah yang memperkuat argumentasi pertama bahwa wilayah Kerajaan Mori seharusnya dikembalikan pada asal perkembangannya “peradaban di lembah DAS Laa-Tambalako”. 



Selain alasan asal-usul kerajaan Mori, dalam menentukan pertimbangan terkait penetapan ibu kota Kabupaten haruslah di tetapkan dengan prasyarat kajian teknis “secara ketataruangan”. Untuk menilai secara objektif kajian ini, mari kita bandingkan luas wilayah Kolonodale dengan luas wilayah Beteleme+Lembah DAS Laa-Tambalako seperti yang tampak dibawah ini: 



Lokasi pertama yang ditunjukan dalam peta polygon berwarna merah pada bagian atas adalah wilayah Kolonodale, sedangkan lokasi kedua pada bagian bawah adalah wilayah Beteleme+ lembah DAS Laa-Tambalako.

Luas wilayah daratan Kolonodale saat ini hanya sebesar 187,35 Hektar. Sedangkan luas wilayah daratan Beteleme “mencakup daratan di lembah DAS Laa-Tambalako” mencapai 28.129,28 Hektar.  Luas wilayah daratan Kolonodale hanya mencapai 0,67% dari luas wilayah Beteleme+Lembah DAS Laa-Tambalako. 



Pada peta diatas, menunjukan lokasi Kolonodale yang dibatasi oleh laut disebelah Timur “teluk tolo” dan dibatasi oleh pegunungan di sebelah Barat.



Berdasarkan gambar diatas, tampak pula daerah kolonodale dari bagian utara yang dibatasi juga oleh gunung yang luas.



Berdasarkan gambar diatas, tampak daerah kolonodale dari bagian selatan yang dibatasi oleh gunung yang luas.

Dengan letak geografis Kolonodale yang memiliki tataruang yang serba terbatas, Kolonodale hanya mampu mengembangkan kota niaga semata. Kolonodale sangat tidak cocok untuk pengembangan kota administrasi pemerintahan.

Kondisi ini sangat berbeda dengan letak geografis wilayah Beteleme+Lembah DAS Laa-Tambalako. Dengan potensi geografis yang sangat luas, lembah beteleme memiliki potensi untuk pengembangan tataruang bagi kawasan perkotaan yang baik. Hal ini akan berdampak baik bagi  pembangunan pusat Pemerintahan yang efektif.

Permasalahan klasik dalam pengembangan kota yang selalu dihadapkan pada penataan peruntukan kawasan aktivitas ekonomi dan peruntukan kawasan administrasi pemerintahan, saat ini sedang menjadi persoalan penting bagi sebagian kota-kota administrasi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk di ibu kota Pemerintahan selalu melahirkan masalah “overcrowded” dan dampak yang multidimensi pada fungsi pemerintahan maupun fungsi ekonomi.
Mere-desain tata ruang dan fungsi pemerintahan dimasa-masa yang akan datang akan menyita banyak waktu dan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Sebelum semuanya menjadi terlambat, Ibu kota Pemerintahan Morowali Utara sangat “visible” untuk segera dipindahkan ke wilayah Beteleme.

Oleh karena itu, tanpa melihat dari sudut pandang politis semata “subjektivitas kepentingan”, Ibu kota pemerintahan Morowali Utara sebaiknya dipindahkan ke lokasi baru yang strategis dan tentunya memperhatikan asal-usul suatu daerah “landasan historis”.

Dengan demikian tanpa syarat apapun, kedudukan ibu kota Kabupaten Morowali Utara seharusnya dikembalikan pada pemilik warisan sejarah leluhur Mori sebenarnya yaitu di daerah Beteleme. 

Prasyarat pada asal usul sejarah dan pertimbangan “secara ketataruangan” seharusnya menjadi dasar pertimbangan penetapan Ibu Kota Kabupaten, yang tidak harus selalu tereduksi oleh kepentingan politis semata. Kerajaan Mori adalah identitas sebenarnya dari Kabupaten Morowali Utara. 

Minggu, 02 Maret 2014

Gempa Besar Morowali Dimasa Mendatang Akan Terjadi, Drilling Minyak Tiaka Memperparah Kondisi Jalur Tektonik yang Melintasi Morowali

Author: Andri Muhamad Sondeng, an Epidemiologist

Masih Teringat oleh warga Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah, peristiwa Gempa yang terjadi tahun 2012 silam yang sempat membuat panik warga Bungku dengan gempa berkekuatan 5,7 SR. Dalam laporan resmi BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) menyebutkan pusat getaran gempa di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah tersebut berada di 82 Km bagian Tenggara Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan lokasi koordinat 2,59 Lintang Selatan dan 121,85 Bujur Timur seperti yang tampak pada peta dibawah ini: 




Terbentuknya daratan Bagian tenggara Pulau Sulawesi “Sulawesi Tenggara” dan bagian timur Sulawesi “Morowali dan Banggai” adalah akibat dari pergerakan lempeng samudra pasifik kearah lempeng Eurasia “Banda Sea” yang pada akhirnya membentuk daratan Sulawesi seperti yang kita lihat saat ini: 




Lempeng Samudra Pasifik, yang terus bergerak ke barat, di belakangnya diikuti benua-benua renik yang berasal dari pinggir utara Benua Australia mengakibatkan terjadinya tabrakan antara benua-benua renik ini dengan Lempeng Samudra Pasifik, sehingga lempeng samudra tersebut naik ke atas benua renik.




Dengan pergerakan “subduksi” dari dasar samudra yang membentuk Pulau Sulawesi di bagian Tenggara dan Timur Sulawesi, maka diwilayah ini ditemukan setidaknya 6 jalur patahan yaitu patahan Matano yang melintasi wilayah Morowali, lalu disebelah Timur Morowali terdapat jalur patahan Sula Selatan dan Sula Utara, dibagian Utara Morowali terdapat patahan balantak, di sebelah barat Morowali terdapat patahan Palu-koro yang memanjang hingga patahan Kolaka, dan di sebelah selatan patahan Matano “selatan Morowali” terdapat patahan Lawanopo.

Jalur patahan yang terbentuk ini merupakan sumber aktivitas tektonik yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa tektonik seperti yang dirasakan oleh warga Bungku, Morowali di tahun 2012 silam.

Gempa yang terjadi di tahun 2012 lalu, sebenarnya berada pada jalur patahan Lawanope yang berlokasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dibagian paling Utara jalur patahan Lawanope, bersambungan dengan jalur patahan Matano yang melintasi wilayah Bungku, Morowali, dan berlanjut ke bagain Timur Morowali hingga membentuk jalur patahan Sula selatan.

Hidrokarbon “oil dan gas” adalah reservoir yang menjadi bantalan sturuktur lapisan tanah yang ada di wilayah pergerakan lempeng tektonik. Diakui oleh para ahli bahwa reservoir hidrokarbon terbentuk sebagai bagian dari aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik “teori biotik maupun abiotik origin of oil”.

Tanpa pergerakan tektonik, maka fosil plankton, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu tidak akan dapat membentuk “jebakan hidrokarbon”. Pergerakan lempeng tektonik menginduksi fosil-fosil karbon tersebut kedalam lapisan paling dalam bumi, dan memulai proses pembentukan hidrokarbon. Temperatur bawah tanah, yang semakin dalam akan semakin tinggi dipandang sebagai faktor penting dalam pembentukan hidrokarbon.

Jebakan hidrokarbon tersebut secara perlahan-lahan akan membentuk reservoir hidrokarbon pada lapisan bebatuan yang bersifat permeable “caps rock”, dan menjadi bantalan lapisan geologi yang solid di lapisan lempeng tektonik yang terbentuk. 




Aktivitas drilling minyak Tiaka berada pada bagian utara patahan Matano yang melintasi Morowali seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Aktivitas drilling sering dikaitkan dengan munculnya aktivitas gempa tektonik. Lempeng tektonik mengakibatkan munculnya aktivitas vulkanik dan seismik “gempa”. Minyak di yakini sebagai “lubricant” yang meminimalisir gesekan pergeseran lempeng, sehingga mengurangi “tremor” akibat pergerakan lempeng tersebut. Akibat berkurangnya “lubricant” akan berdampak pada hadirnya gempa bumi yang jauh lebih besar.

Akibat eksploitasi “lubricant” lempeng tersebut, jalur patahan yang berada disekitar aktivitas “drilling” akan terganggu, sehingga menimbulkan “induksi” patahan yang dapat mengakibatkan “tremor atau gempa” tektonik. Tremor yang cukup besar akibat gempa tektonik pada jalur patahan seringkali menimbulkan dampak buruk “umpan balik negatif” pada struktur lapisan tanah dimana “drilling” itu dilakukan, seperti yang terjadi pada semburan lumpur panas lapindo. Struktur patahan Watukosek yang melintasi wilayah Porong, Sidoarjo dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 




Proses terjadinya “erupsi” lumpur panas Lapindo terbilang kontroversial, sejumlah ahli berpendapat bahwa proses terbentuknya semburan lumpur panas Lapindo sebagai akibat “self-destruction/ error-drilling” yang mengakibatkan bencana semburan lumpur panas Lapindo “Mud Eruption”. Sejumlah tremor “gempa” yang terjadi di pulau Jawa, seperti Gempa Jogja pada tanggal 27 Mei, 2006 yang di hipotesiskan sebagai salah satu penyebab “Lapindo Mud Eruption” hanyalah menginduksi patahan yang sudah ada sebelumnya. Drilling adalah faktor mekanis utama yang mengakibatkan retaknya permukaan tanah “termasuk lapisan batuan permeable/ caps rock” yang pada akhirnya melepaskan gas keluar dari reservoir –nya di dalam tanah.

Gempa yang terjadi di Morowali pada Tahun 2012 silam, hanyalah riak kecil dari pergerakan lempeng tektonik. Rapuhnya jalur patahan yang melingkupi wilayah Morowali akan semakin mudah untuk di induksi oleh hadirnya kegiatan drilling hidrokarbon di wilayah Tiaka. Pergerakan lempeng tektonik adalah proses alami yang terjadi di kerak bumi. Jika proses alami ini terganggu dengan semakin berkurangnya “lubricant” yang melapisi lapisan tanah yang ada di sekitar lempeng tersebut, dampaknya tentu bisa kita prediksi, gempa besar akan terjadi di Morowali dalam waktu yang tidak lama lagi.

Hipotesis ini bukanlah tanpa alasan, sejumlah reaktivasi gunung-gunung vulkanik dan sejumlah aktivitas tremor tektonik di Pulau Jawa membuktikan adanya peningkatan aktivitas vulkanik dan tektonik, sebagai akibat pergerakan lempeng yang sedang mencari titik keseimbangan baru. Wilayah Jawa sebelumnya merupakan sumber eksploitasi cadangan hidrokarbon yang telah berlangsung sejak zaman colonial dan masih berlanjut hingga saat ini.

Salah satu yang memperkuat hubungan aktivitas vulkanik-tektonik dengan hidrokarbon adalah ditemukannya cadangan hidrokarbon yang linier dengan adanya jalur pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik di wilayah tersebut.

Persiapkan diri anda terhadap kemungkinan terburuk dari kemarahan alam, akibat keserakahan manusia yang tidak kenal batas. 

Sabtu, 01 Maret 2014

BUDAYA DAN TRADISI BAJO YANG HILANG SEBAGAI DAMPAK HADIRNYA PRODUKSI MINYAK TIAKA

Hadirnya Investasi Minyak Tiaka yang dijalankan oleh JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (PMTS) di perairan laut Tiaka telah menimbulkan konflik berkepanjangan  diwilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Tepatnya diwilayah Desa Kolo Bawah, kampung nelayan Suku Bajo yang mayoritas adalah nelayan Tradisional.  



Konflik di Desa Nelayan tersebut terus berlangsung hingga hari ini. Sumber masalah utama yang dihadapi oleh Nelayan Bajo adalah hilangnya akses pemancingan atas perairan Tiaka. Inilah yang menjadi akar masalah atas konflik berkepanjangan antara Nelayan Bajo dengan pihak Perusahaan Minyak tersebut. 

Wilayah perairan Tiaka yang saat ini menjadi lokasi Rig Minyak Tiaka, dulunya dikenal dengan sebutan “Sapa Mataha  yang artinya dangkalan yang panjang. Wilayah ini sebenarnya merupakan lokasi berlangsungnya salah satu Budaya Bajo yaitu Pongka. Pongka diartikan dalam kebudayaan Bajo sebagai aktivitas mencari hasil laut sambil tinggal menetap sementara yang berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu lamanya. Budaya Pongka tersebut terutama berlangsung saat musim ombak berakhir. Aktivitas budaya Pongka dapat berlangsung hingga 6-7 bulan lamanya. Saat musim ombak datang, maka nelayan Bajo menghentikan aktivitas Pongka tersebut. 

Dalam tradisi Pongka, Nelayan Bajo biasanya membawa serta anggota keluarganya yang terdiri dari Ibu-Ibu dan Anak-Anak. Mereka tinggal sementara diwilayah perairan Tiaka sambil mengumpulkan hasil perikanan. Hasil yang mereka peroleh sangat beragam, meskipun dengan alat tangkap yang masih terbilang sangat tradisional. Hasil tangkapan yang dapat diperoleh dari perairan Tiaka diantaranya beragam jenis ikan, Lobster “udang laut”, Kerang mutiara kima, Ikan Gurita dan Timun laut “Teripang”. 

Menurut petuah orang-orang Tua masyarakat Adat Bajo, pada dasarnya Nelayan Bajo hanya menguasai 2 (dua) kemampuan untuk memperoleh hasil perikanan dari wilayah laut yaitu kemampuan memancing dan kemampuan menjala ikan “Pukat”. Selebihnya masyarakat adat Bajo praktis tidak menggunakan teknologi alat tangkap moderen. Itulah sebabnya, Nelayan Bajo sangat mengandalkan ketersediaan ikan dari melimpahnya hasil perikanan yang terdapat di alam “ekosistem laut”. Wilayah yang saat ini menjadi lokasi Rig Minyak Tiaka merupakan spot pemancingan terbesar yang menghidupi Nelayan Bajo dari dulu kala hingga sekarang.  

Sebagai gambaran melimpahnya perolehan hasil tangkapan perikanan oleh nelayan Bajo sebelum Rig Minyak Tiaka beroperasi diwilayah perairan Tiaka yang merupakan lokasi berlangsungnya tradisi Pongka, berikut kami tampilkan data potensi pendapatan nelayan sebelum dan sesudah beroperasinya Rig Minyak Tiaka:

Dari data diatas tampak jelas kehidupan Nelayan Bajo mengalami masa tersulit sejak Rig Minyak Tiaka beroperasi. Dimana dengan biaya “ongkos” melaut yang dapat mencapai Rp 1.200.000 hanya berkontribusi pada pendapatan Nelayan yang hanya mencapai satu ikat ikan “atau satu cucu, sebutan Nelayan Bajo” yang setara dengan Rp 20.000. Perolehan satu ikat ikan “satu cucu” terkadang terbilang sangat beruntung, kadang-kadang seharian mencari hasil laut Nelayan Bajo tidak memperoleh apa-apa. Akibatnya kebanyakan Nelayan Bajo mensiasati kebutuhan keluarga mereka dengan mengutang ke warung-warung yang menjual kebutuhan sembako. Tidak jarang juga, untuk keperluan biaya melaut, Nelayan Bajo terpaksa harus mengutang Bensin atau Solar agar bisa tetap melaut. Sungguh ironi dan menyedihkan memang nasib warga Bajo diwilayah Desa Kolo Bawah.

Kondisi tersebut terlihat begitu kontras sebelum Rig Minyak Tiaka (JOB PMTS) beroperasi di perairan Tiaka. Tampak pada statistik diatas perolehan pendapatan yang bisa mencapai Rp 1.000.000 ditiap kali Nelayan turun melaut. Pendapatan itu begitu fantastis jika dibandingkan dengan biaya “ongkos” melaut yang hanya mencapai Rp 30.000. Ini berkat belum terganggunya ekosistem laut dan “coral reef” yang ada di wilayah perairan Tiaka.

Salah satu dampak yang sangat terasa oleh Nelayan Bajo dengan beroperasinya Rig Minyak Tiaka adalah menghilangnya ikan di semua lokasi pemancingan dalam radius 9-10 Mil dari sumber Rig Minyak Tiaka. Menurut pengakuan Nelayan Bajo asal Desa Kolo Bawah, saat ini semua ikan berkumpul mendekati wilayah Rig Minyak Tiaka tanpa alasan yang tidak dipahami oleh mereka. Sedangkan wilayah disekitar Rig Minyak Tiaka, dilarang untuk aktivitas pemancingan Nelayan Bajo. Menurut Humas JOB PMTS, larangan ini dilakukan seagai protab pengamanan wilayah Rig Minyak Tiaka. Praktis kondisi ini semakin memperburuk kemiskinan yang dialami oleh Nelayan Bajo.

Adanya larangan untuk mendekati perairan disekitar Rig Minyak Tiaka yang notabene merupakan sumber penghidupan ekonomi Nelayan Bajo dan sekaligus sebagai lokasi berlangsungnya tradisi Bajo “Pongka” dengan sangat jelas memiskinkan Nelayan Bajo serta menghilangkan “memberangus” tradisi Nelayan Bajo yang telah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya.

Budaya “Pongka” praktis telah menghilang dari perairan Tiaka, praktis juga bencana pemiskinan Nelayan Bajo bertubi-tubi menghantam masyarakat adat Bajo. Ketika tradisi dan budaya masyarakat adat dihancurkan demi yang katanya pendapatan Negara dari sektor minyak, terasa sangat tidak adil dan mengusik nurani kita. 

Bukankah eksploitasi “produksi” sumber-sumber minyak bertujuan untuk kesejahteraan rakyat pula? Namun mengapa produksi minyak Tiaka malah menghancurkan tradisi dan budaya Nelayan Bajo? Juga melahirkan bencana pemiskinan bagi warga Nelayan  Bajo?

Siapakah penerima manfaat kesejahteraan dari kekayaan minyak Tiaka yang katanya untuk rakyat? Konsititusi kita mengakui adanya kebinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengakuan atas warisan budaya dan tradisi berbagai macam suku bangsa yang diakui eksistensinya, bukankan itu wajib dilindungi dan dilestarikan? Bukankah budaya dan tradisi Bajo merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimliki oleh bangsa ini? 

Mengapa pula budaya dan tradisi Bajo dipaksa tunduk pada kepentingan eksploitasi “produksi” minyak Tiaka? Pada akhirnya budaya dan tradisi itu hilang untuk selama-lamanya? 

Betapa tragis nasib masyarakat adat Nelayan Bajo, bukan hanya kehilangan laut sebagai sumber pencaharian mereka, kehilangan pendapatan guna memenuhi penghidupan mereka, melainkan terpaksa pula harus kehilangan Adat, Tradisi dan Budaya yang diwariskan oleh nenek moyang Bajo sejak dahulu kala. Kondisi ini sangat menyakitkan bagi mereka dan pastinya akan memicu gerakan perlawanan yang semakin besar dimasa-masa yang akan datang.

Wahai penguasa..

Wahai para pemilik modal..

Wahai kaum kapitalis..

Tidakkah kalian melihat kebawah..

Tanah dan laut yang kalian pijak, terdapat jejak nenek moyang kami..

Kalian seolah-olah buta, hingga berpura-pura tidak melihat penderitaan kami..

Kalian seolah-olah tuli, hingga berpura-pura tidak mendengar jeritan tangis anak-anak kami yang butuh susu..

Seberapa bebalnya kalian, seberapapun buta dan tulinya kalian..

Camkan baik-baik pesan yang mengalir dari lisan yang penuh api kebencian dan amarah kepada kalian..

Suatu saat nanti, api ini akan membakar dirimu, dan gedung-gedung pencakar langit-mu yang angkuh dan sombong..

Anjing-anjing penjagamu tidak akan dapat menghentikan badai kebencian kami kepadamu..

Sekalipun kalian merobek-robek tubuh kami dengan senjata-senjata yang kalian miliki..

Berapakah peluru yang dapat kalian sediakan untuk kami..

1.000 kah..
1.000.000 kah..
1.000.000.000 kah
1.000.000.000.000 kah

Dan sebanyak apapun kalian menyiapkannya, tidak akan dapat membunuh api kebencian itu..

Kami tetap akan melawan..

Sekalipun yang kami miliki hanya darah, daging dan tulang..

Hidup Rakyat.. Hidup Rakyat.. Hidup Rakyat..

Hidup Perlawanan Rakyat..